Digital Divide Dan Knowladge Divide

Kesenjangan digital atau Digital Divide adalah sebuah fenomena dimana seseorang masih kurang akses terhadap teknologi yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Gap terhadap dunia Tenologi Informasi dan Komunikasi ini bisa saja masih terjadi di dalam kehidupan dan dalam berbagai aspek kehidupan. Kebanyakan masyarakat masih merasa teknologi yang berkembang sangat pesat hingga sangat sulit rasanya bila mengikuti perkembangannya, apalagi dalam beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, penyebaran dari Teknologi Informasi dan Komunikasi masih kurang merata, hal tersebut juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat atau memang faktor ekonomi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut seorang pengamat, Yayan Sopyan pada sebuah artikel dalam web pribadinya, dia menjelaskan apa itu kesenjangan digital. "Berbicara mengenai kesenjangan digital berarti berbicara mengenai gap antara kelompok masyarakat yang bisa menikmati teknologi digital -sebagai alat untuk bekerja, berkreasi, berkreativitas, dan lain sebagainya- dan menikmati keuntungan-keuntuingan yang diberikan oleh teknologi digital, dan kelompok masyarakat yang sama sekali tidak mencicipi itu. Itulah yang disebut kesenjangan digital." Yayan Sopyan pada web pribadinya yang di post pada, Senin, 08 April 2002 07:00.

Kesenjangan Digital tidak hanya dapat dibuktikan dengan kurangnya pemahaman terhadap teknologi secara mendasar seperti contohnya seseorang yang takut menggunakan laptop atau komputer karena takut rusak karena harganya yang masih terhitung mahal oleh sebagian orang yang terjebak dalam fenomena kesenjangan digital. Hal lain yang bisa dikatakan kesenjangan digital adalah kurang pahamnya penggunaan dari sarana sosial media, bila ada sebagian orang yang takut menggunakan komputer karena berbagai alasan, sebagian lainnya juga diisi oleh mereka yang masih menggunakan jaringan internet atau media sosial secara tidak maksimal sehingga mereka tidak secara mendasar memahami apa guna dari TIK itu sendiri.

Faktor Penyebab Kesenjangan Digital

Hal ini bisa terjadi karena berbagai hal. Jan Van Dijk dari Utrecth University membagi faktor penentu mengapa terjadi kesenjangan digital, yakni:

1. Kurangnya pengalaman digital dasar yang diakibatkan oleh kurangnya minat, kecemasan terhadap komputer dan tidak memperbaruhi minat terhadap teknologi baru (akses mental)

2. Tidak memiliki komputer dan jaringan internet (akses bahan )

3. Kurangnya keterampilan digital karena pendidikan tidak cukup, dan tidak pula didukung oleh lingkungan sosialnya (keterampilan akses)

4. Kurangnya kesempatan penggunaan yang signifikan atau distribusi TIK yang tidak merata (akses penggunaan).

Dalam blog bppn juga dijelaskan hal yang sama, dalam blog tersebut dijelaskan bahwa ada empat faktor yang enjadi penyebab terjadinya kesenjangan digital yakni: Infrastruktur, kekurangan skill (SDM), kekurangan isi atau materi (konten), kurangnya pemanfaatan dari internet itu sendiri. 

Dari keterangan diatas, dapat diketahui bahwa kesenjangan digital juga sempat terjadi di Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1990-an, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang dikatakan diatas. Faktor penentu utama dalam hal ini adalah kurangnya pemahaman dan kurang meratanya ekonomi dan sosialisasi dari pemerintah dan pihak yang setidaknya melakukan inisiatif dalam hal ini. Sementara bagaimana dengan Kesenjangan Digital di Indonesia? di Indonesia jelas masih terasa kesenjangan digital yang cukup lebar antara masyarakat dengan perkembangan digital yang ada. Mari kita mulai analisis Kesenjangan Digital di Indonesia dari faktor: 

1. Infrastruktur

Infrastruktur adalah hal pentin dalam memenuhi sarana teknologi, sarana disini bisa dimasukan dalam poin-poin khusus seperti tersedianya jaringan listrik yang baik di suatu daerah, jaringan telekomunikasi yang baik yang jadi penentu apakah jaringan internet dapat tersambung dengan baik di suatu daerah. Selain itu faktor infrastruktur ini juga bisa menyangkut perangkat keras dan lunak (program) dari sebuah piranti digital seperti komputer, smartphone dan lain sebagainya. 

Infrastruktur lain juga mempengaruhi beberapa aspek seperti salah satunya pendidikan. Infrastruktur TIK dalam dunia pendidikan yang tidak merata sebaiknya diperbaiki sehingga terjadi pembenahan kesenjangan digital sejak dini. Dana pembangunan dalam dunia pendidikan yang tidak teratur mengakibatkan masih ada saja sekolah yang tidak memiliki sarana lab komputer dan akses internet, bila masih banyak hal seperti itu terjadi di daerah, bagaimana kesenjangan digital akan menipis dimasa depan. Jangankan Lab, gedung sekolah yang terancam rubuh saja masih banyak dan tersebar di berbagai daerah. 

2. Kekurangan Skill SDM

Kekurangan Skill SDM disini bisa dikatakan sebagai minat dan kemampuan dari seseorang untuk menggunakan sarana digital. Masih banyak masyarakat yang merasa gugup, takut sehingga enggan menggunakan sarana digital seperti komputer atau laptop. Sebagian mereka masih tidak ingin menanggung resiko kerusakan dari sarana digital yang tergolong mahal sehingga bila rusak tentunya akan menghabiskan uang yang banyak pula bila rusak. 

Bila diperhatikan lebih dalam lagi berarti hal yang mempengaruhi skill SDM dalam menggunakan sarana digital bisa datang dari kesenjangan ekonomi dan kurangnya sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan sarana digital.

3. Kekurangan Isi Konten

Kekurangan konten yang paling terbaca disini adalah masih banyaknya masyarakat dengan penggunaan konten di sebuah sarana digital. Hal yang menjadi poin utama dalam permasalahan konten ini adalah kurangnya konten bahasa Indonesia dalam softwere digital yang ada. Mungkin di daerah yang masih berdekatan dengan kota-kota besar sudah banyak masyarakat yang memahami bahasa Inggris sehingga tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi dalam sarana digital tertentu, tetapi bagaimana kabar dari saudara-saudara kita di daerah seperti yang disebutkan diatas, mereka yang masih belum memiliki jaringan Internet, bahkan listrik. Apakah mereka bisa paham menggunakan sarana digital yang di dominasi oleh perangkat berbahasa asing (Inggris).

4. Kekurangan dalam Penggunaan Internet Sendiri

Kesenjangan Digital ternyata tidak hanya berbicara mengenai sarana dan skill. Tetapi penggunaan Sarana digital dengan lebih bijaksana dan memberikan manfaat yang lebih besar untuk kesejahteraan informasi pada masyarakat. Internet dan jaringan Telekomunikasi saat ini bukan hanya untuk menghubungkan antara satu orang dengan kerabat di tempat yang jauh atau game online. Tetapi kemampuan digital saat ini juga bisa untuk mengakses informasi mengenai hal terkini dan memberikan banyak informasi yang sifatnya memberikan edukasi kepada khalayak. Sarana digital akan sangat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat bila mereka peham dan mengerti tentang penggunaanya.

Bila diperhatikan saat ini sudah banyak memang mereka yang menggunakan sarana TIK untuk melakukan berbagai hal, namun banyak pula diantaranya masih terlihat keganjilan-kegajilan seperti contoh kasusnya adalah banyak sekali saat ini akan-anak yang berhasil mengerti cara menggunakan komputer dan penggunaan internet dan hubungan jaringan LAN dengan pahamnya mereka menggunakan jejaring sosial dan  bermain game online, tetapi, hanya itu yang bisa mereka lakukan, sementara untuk pemanfaatan lain masih belum bisa diperhitungkan.

Langkah Untuk Mempekecil Jarak Kesenjangan Digital

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan digital dapat diketahui bahwa saat ini masyarakat masih butuh bimbingan dari pemerintah dan berbagai pihak yang merasa bertanggung jawab. Pemerataan dari setiap daerah seharusnya semakin di tingkatkan sehingga tidak ada lagi ketimpangan yang nantinya akan memperbesar jarak dari kesenjangan digital di Indonesia. Sarana harus semakin ditingkatkan dan sama rata antara kota dengan daerah, seperti listrik dan jaringan telekomunikasi, dengan demikian salah satu faktor dari penyebab kesenjangan sosial sudah bisa diselesaikan, yaitu faktor infrastruktur.

Masyarakat masih mebutuhkan bantuan dalam hal ini adalah pengenalan terhadap dunia digital. Sehingga tidak ada lagi diantara meraka yang masih menyalah gunakan sarana digital untuk melakukan berbagai hal yang merusak moral. Penyuluha dan pemahaman kepada masyarakat adalah hal penting untuk membentuk masyarakat yang lebih bijak dalam menggunakan sarana digital di masa depan.

Knowledge Divide ..??

Kesenjangan Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Kognisi Informasi

Isu kesenjangan ilmu pengetahuan selalu berkaitan dengan struktur kognisi masyarakat di suatu wilayah. Keadaan tersebut memicu sisi pandang kognitif cognitive viewpoint yang beragam dari masyarakat dalam kaitannya dengan pemrosesan informasi. Seperti diutarakan oleh M. De Mey (1977) dalam Pendit (2006), pemrosesan informasi selalu diikuti oleh pengkategorian dan pengenaan konsep yang pada hakikatnya merupakan model/tiruan tentang dunia sekeliling. Model ini nantinya akan menghasilkan struktur pengetahuan atau struktur kognisi yang berkembang di masyarakat. (Pendit, 2006: 24).Informasi yang diterima masyarakat memiliki perbedaan dan keragaman intrepretasi (misrepresentasi). Penyebab utama misrepresentasi tersebut dapat disebabkan oleh penerapan Knowledge Management System (KMS) yang tidak efektif. KMS merupakan sistem yang mengakomodir suatu pengetahuan masyarakat dalam sebuah organisasi, lembaga, atau negara. Chinho Lin (2005) mengemukakan bahwa KMS sangat memengaruhi kesenjangan ilmu pengetahuan (knowlege gap) masyarakat. Menurut Lin, teradapat empat aspek kesenjangan yang sering muncul pada sebuah organisasi, lembaga, atau negara yang diistilahkan sebagai knowledge-gap framework. Keempat aspek kesenjangan ilmu pengetahuan tersebut adalah; strategic aspect (strategi), implementation aspect(implementaasi), plan aspect (perencanaan), dan perception aspect (persepsi).

Tulisan ini mengulas tiga artikel yang memberikan data dan fakta seputar kesenjangan ilmu pengetahuan dari keempat aspek di atas. Pertama, artikel mengenai kesenjangan ilmu pengetahuan pada masyarakat marjinal. Artikel yang diulas pada tulisan ini diambil dari Jurnal Al-Maktabah Vol.4 dengan berjudul “Kemiskinan Informasi pada Masyarakat Marjinal di Indonesia” yang ditulis oleh Laksmi (2004). Kedua, artikel yang mambahas tentang kesenjangan pengetahuan dalam bayang sejarah. Pembahasan kedua dilakukan dengan menganalisa sebuah artikel dari Harian Kompas yang berjudul “Dokumen Penting Terbengkalai Terkait Rendahnya Kesadaran Sejarah.”

Ketiga, analisa mengenai kesenjangan ilmu pengetahuan dan warisan budaya lisan. Analisa dilakukan berdasarkan artikel yang ditulis Sapto Raharjo (2003) yang berjudul, “Kesenjangan Antargenerasi dalam Pemahaman Budaya: Upaya Menjembatani Kesenjangan Melalui Siaran Radio Etnik”. Keseluruhan artikel tersebut diulas berdasarkan pendekatan isu kesenjangan ilmu pengetahuan di masyarakat. Ulasan dimulai dari sisi pandang kognitif masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan aspek kesenjangan ilmu pengetahuan sebagai benang merah dari ketiga artikel.

Kesenjangan Ilmu Pengetahuan pada Masyarakat Marjinal

Katerkaitan antara struktur kognisi dan kesenjangan ilmu pengetahuan akan memunculkan dinamika beragam yang berakibat pada persolan kemiskinan informasi dan kesadaran informasi masyarakat. Tulisan Laksmi dalam Jurnal Al-Maktabah Vol.4 yang berjudul“Kemiskinan Informasi pada Masyarakat Marjinal di Indonesia” menjelaskan bagaimana kebutuhan informasi masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Dijelaskan Laksmi, salah satu faktor kemiskinan informasi tersebut memaksa masyarakat untuk selalu bergantung pada bantuan pemerintah atau orang lain. (Laksmi, 2004: 93).

Tulisan tersebut menitikberatkan pada ketersediaan informasi pada masyarakat marjinal di Indonesia. Fokus utama adalah pada kesadaran pentingnya pembangunan masyarakt informasi. Situasi yang dijelaksan Laksmi di atas memberikan kerangka penyebaran informasi melalui model yang secara langsung menjembatani kesenjangan (gap) informasi di masyarakat. Artinya, proses penyebaran informasi yang sampai pada masyarkat memiliki keterkaitan dengan pembentukan artian (meaning), bukan hanya sebagai manipulasi simbol semata. Hal ini seirama dengan pendapat Brookes, Belkin, dan Wersing – yang mengembangkan pandangan De Mey – tentang teori cognitive viewpoint. Pendapat Brookes, Belkin, dan Wersing menekankan pada kondisi kognitif perorangan (individual cognitive states) yang menjadi dasar kesadaran informasi masyarakat.

Telaah Laksmi di atas juga menemukan berberapa knowledge gap yang diakibatkan kondisi kognitif perorangan (individu) dalam masyarakat marjinal yang – seolah-olah – jauh dari jangkauan ilmu pengetahuan. Dari data yang ditemukan, terlihat beberapa aspek strategi dan aspek perencanaan penyebaran informasi yang cenderung memperlihatkan kesenjangan. Hal itu bisa dilihat pada beberapa temuan Laksmi dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Temuan Laksmi tersebut mengindikasikan kesesuaian informasi yang diterima masyarakat dan ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Secara sederhana dapat diartikan bahwa penggunaan teknik diseminasi informasi seharusnya sesuai dengan kondisi struktur kognisi masyarakat marjinal. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses diseminasi informasi adalah kondisi struktur kognisi masyarakat. Struktur kognisi tersebut dapat dilihat dari segi pendidikan, budaya, gaya hidup, dan sebagainya. Jika ditinjau dari segi socio cognitive, temuan Laksmi jelas memberikan wacana perkembangan teknologi yang jauh lebih cepat berkembang daripada kemampuan kognisi masyarakat. Keadaan demikian akan memunculkan fenomena baru berupa degradasi informasi, yaitu penafsiran informasi yang sampai kepada masyarakat tidak diterima secara utuh dan bahkan salah. Jika hal tersebut tetap dibiarkan, kesenjangan ilmu pengetahuan diantara masyarakat akan terus dan akan semakin kompleks.

Secara tidak langsung, dalam tulisan tersebut juga menyiratkan misrepresentasi antara masyarakat, pemerintah, dan pekerja informasi – terutama media masa. Bentuk misrepresentasi tersebut dapat berupa eksklusi maupun marjinalisasi. Bentuk eksklusi merupakan misrepresentasi yang menggambarkan seseorang, suatu kelompok atau gagasan tertentu, namun dikucilkan dalam pembicaraan. Mereka dibicarakan dan diajak bicara, tapi mereka dipandang sebagai buruk dan bukan bagian dari kita. Dalam kasus masyarakat marjinal, Laksmi memberikan contoh kekurangan informasi dari berbagai aspek (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi). Bentuk misrepresentasi eksklusi terjadi ketika pemerintah melakukan sosialisasi program kesehatan, pemerintah kurang melakukan pendekatan terhadap aspek kognitif masyarakat marjinal yang lebih cenderung ‘nyaman’ dengan praktek perdukunan. Secara langsung, pola tersebut membuat perdukunan dipandang tidak ilmiah dibandingkan ilmu kedokteran. Keadaan ini memicu kesenjangan informasi di masyarakat.

Kedua, misrepresentasi dalam bentuk marjinalisasi, yaitu menggambarkan pihak lain sebagai buruk, tanpa memilah pihak ‘kita’ dan mereka. Sudah menjadi tradisi masyarakat marjinal untuk menyandarkan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya kepada tokoh masyarakat. Dengan demikian, model komunikasi juga diharuskan sesuai kultur masyarakat tersebut. Tidak mungkin digeneralisasikan dalam sebuah model yang bersifat global – yang pada akhirnya memunculkan kesenjangan-kesenjangan baru.

Kesenjangan Pengetahuan dalam Bayangan Sejarah

Lebih lanjut mengenai kesenjangan ilmu pengetahuan dan cognitive viewpoint masyarakat, sebuah artikel yang dimuat di Kompas, “Dokumen Penting Terbengkalai Terkait Rendahnya Kesadaran Sejarah” merupakan wujud nyata (representasi) kesenjangan ilmu pengatahuan di kalangan masyarakat. Artikel tersebut mengungkap pendapat ahli sejarah mengenai kesadaran masyarakat terhadap dokumen kesejarahan. Persoalan sejarah selalu berkaitan dengan sumber sejarah, baik berbentuk tulisan maupun lisan. Masyarakat Indonesia, menurut pandangan sejarahwan Anhar Gonggong dan Asvi Warman Adam, masih belum memiliki kesadaran tentang arti penting sejarah. Seperti contoh dokumen pemerintahan yang berhubungan dengan pemilu. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui lembaga pemerintahan seperti Panitia Pengawas Pemilu yang tidak memiliki dokumen pengawasan pemilu sejak tahun 1982-1997. Selanjutnya, Anhar Gonggong juga menyatakan bahwa masyarakat Indonesia lebih menyukai sejarah lisan – terutama cerita tentang individu. Keadaan inilah yang menyebabkan perhatian terhadap teks-teks sejarah kurang mendapat penghargaan.

Realita kesadaran informasi kesejarahan di atas, dalam kajian teori kognitif informasi, dapat dilihat dari sisi cognitve style dari masyarakat. Secara terperinci G. Pask dan timnya mengemukakan bahwa terdapat dua gaya kesadaran informasi masyarakat pada umumnya.Pertama, gaya holist yang mengaitkan berbagai topik sejak penerimaan informasi, yang tentunya diketahui dan dipelajari melalui dokumen-dokumen yang berkaitan – terutama kesejarahan. Dalam konteks kesejarahan suatu bangsa dan negara, seharusnya dokumen yang bersifat strategis harus dilestarikan. Tujuannya adalah untuk dasar pengambilan kebijakan kenegaraan yang menentukan arah perjalanan suatu bangsa. Anhar Gonggong mengistilahkan, “Dokumen berfungsi pula untuk memperpanjang ingatan bangsa..” Selain itu, penyimpanan dokumen tidak harus melulu pada Pusat Arsip, Depo Arsip, dan sebagainya. Melainkan juga harus disimpan di masing-masing lembaga penting, misalnya KPU, kementerian-kementerian, dan sebagainya.

Kedua, gaya serialist yang cenderung menggunakan pendekatan lokal dan berkonsentrasi pada berbagai topik secara terpisah terlebih dahulu. Jika pada bagian pertama, sejarahwan Anhar Gonggong menyampaikan isu sejarah kebangsaan yang menghadapi dilema kesadaran pendokumentasian, pada bagian kedua dipertajam dengan pendapat sejarahwan Asvi Warman Adam yang ‘kesal’ dengan akal-akalan dalam pendidikan sejarah puluhan tahun belakangan ini. Artinya, selama era Orde Baru, kultus kesejarahan bangsa sengaja disampaikan dengan mengusung individu. Keadaan inilah yang menyebabkan bukti-bukti sejarah semakin terpinggirkan. Tidak hanya artefak, naskah, bahkan bangunan bersejarahpun mulai terabaikan. Asvi menegaskan jika kunci sejarah itu hilang, masa lalu bangsa akan tetap gelap. Tidak menutup kemungkinan keadaan tersebut akan menimbulkan kesenjangan ilmu pengetahuan pada masyarakat – yang diboncengi hal-hal yang seolah-olah memecah kebenaran sejarah melalui propaganda dokumen-dokumen kesejarahan. Akibatnya, terjadichaos dalam konstruksi kognisi masyarakat sehingga menimbulkan misrepresentasi dalam bentuk marjinalisasi hingga deligitimasi informasi yang diterima masyarakat.

Pembahasan mengenai kesenjangan pengetahuan sejarah di atas mengindikasikan kesesuaian antara aspek strategi yang dirancang oleh pemerintah dan persepsi masyarakat tentang penting atau tidaknya memelihara dokumen sejarah. Fakta yang diutarakan pada artikel di atas menyebutkan bahwa terjadi gap yang cukup jauh antara masyarakat dan sistem ilmu pengetahuan (knowledge management system) yang dijalankan oleh pemerintah.

Warisan Budaya Lisan dan Penafsiran Kesenjangan Ilmu Pengetahuan

Selain dalam bentuk dokumen, artefak, dan benda kepurbakalaan, informasi juga dapat berupa tradisi lisan maupun bentuk eksplorasi manusia berupa musik. Mayoritas masyarakat indonesia mengenal dan mempunyai musik etnik yang sangat banyak jumlah dan jenisnya. Sapto Raharjo (2003) mendeskripsikan kesenjangan informasi dalam hal pemahaman budaya antargenerasi yang berkaitan dengan musik etnik (daerah). Musik adalah salah satu warisan budaya bagi bangsa Indonesia yang sangat penting. Kekayaan warisan musik Indonesia sangat banyak. Namun, belum semuanya didokumentasikan dengan baik, sehingga masih banyak warisan musik yang luput dari perhatian. Selain itu, belum adanya lembaga yang menggawangi dan menjadi pusat dokumentasi musik etnik, merupakan hambatan dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya dokumentasi musik warisan budaya ini.

Raharjo memberikan stimulus yang menjembatani kesenjangan tersebut melalui siaran radio lokal dengan tafsiran bahwa potensi musik etnik akan menggugah pendengar dari sebuah etnik tertentu. Potensi musik warisan budaya sebenarnya dapat dimaksimalkan dengan menggandeng stasiun radio. Biasanya, setiap daerah memiliki minimal satu stasiun radio. Melalui diskotek (tempat penyimpanan materi musik), radio sebenarnya melakukan proses pendokumentasian, sehingga pendokumentasian tidak hanya bersifat sentralisasi (terpusat). Sayangnya, apakah semua stasiun radio mampu dan mau menjalankan fungsi tersebut?

Setidaknya terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan belum maksimalnya fungsi dokumentasi pada stasiun radio, diantaranya adalah; wawasan, kesadaran, kemampuan SDM, dan ruang siaran (on air) yang belum baik dalam hal dokumentasi musik. Selain itu, radio sebagai sebuah organisasi komersial juga memiliki pandangan bahwa dunia mereka adalah dunia bisnis. Artinya mereka lebih suka melayani kebutuhan musik yang sedangtrend dan hits daripada mengelola dokumentasi warisan musik budaya. Pasalnya, pendengar radio lebih senang dengan sesuatu yang baru, belum ada sistem pengenalan yang baru (masuk dalam struktur kognisi masyarakat), dan anggapan bahwa musik adalah yang sekarang mereka dengar. Pemerintah juga mulai menaruh perhatian dengan menyusun undang-undang penyiaran – yang dalam isinya terdapat aturan tentang radio publik dan radio komunitas.

Realitas yang dikemukakan Raharjo di atas memiliki keselarasan dengan pendapat Webster (2005) seputar masyarakat informasi. Berdasarkan fokus utama permasalahan yang diungkapkan Raharjo di atas, setidaknya dapat dikategorikan sesuai dengan lima perhatian khusus sebagai berikut:

ü  Teknologis : Masyarakat sering berhadapan dengan perubahan teknologi di bidang media informasi, keadaan demikian yang menjadikan kemasan media musik antargenerasi mengalami perbedaan dalam hal kualitas dan kemasan musik itu sendiri. Akibatnya, kesan ‘kuno’ menjadi hal wajar bagi generasi baru dalam memandang musik etnis.

ü  Ekonomi: Seperti dijelaskan Raharjo, perusahaan penyiaran radio juga memiliki kepentingan bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Artinya musik dianggap sebagai komoditas dagang yang mampu menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, peran stasiun radio menjadi terganggu dalam hal dokumentasi musik etnis dan kehadiran musik kontemporer yang bernilai bisnis (keuntungan).

ü  Pekerjaan: Keterkaitan profesionaltas dan SDM yang belum maksimal. Hal ini bisa jadi merupakan titik awal kesenjangan ilmu pengetahuan (konwledge gap) antargenerasi. Alasannya, SDM merupakan kunci penting sebagai service sectordalam penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan serta membangun cognitive viewpoint dalam masyarakat. Dari hal ini kemudian akan muncul struktur tenaga kerja/profesional yang menjadi domain penting pada masyarakat informasi.

ü  Spasial (spatial): Pengertian asli dari konsep ini berkenaan dengan jaringan (network) dalam masyarakat. Kesadaran adanya jaringan tersebut, dalam kasus musik etnis, cenderung melibatkan jaringan radio yang tersebar di daerah-daerah. Keberadaan radio-radio daerah inilah yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Raharjo di atas mengungkapkan bahwa kepedulian pemerintah baru saja muncul dengan penyusunan Undang-Undang Penyiaran.

ü  Kultural: Aspek ini melihat jumlah informasi yang beredar di masyarakat dan sejauh mana informasi tersebut memengaruhi masyarakat itu sendiri. Dalam kasus musik etnis di atas, jelas bahwa pengaruh musik ‘baru’ secara perlahan memudarkan kecintaan musik etnik. Keadaan ini memang sangat mudah dirasakan, namun jarang sekali diukur.

Kesimpulan

Perkembangan masyarakat dalam skala besar memang berawal dari perkembangan struktur kognisi informasi yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Peran dan tugas agen perubah – dalam hal ini profesional informasi, lembaga informasi, dan pemerintah – sangat menentukan perubahan tersebut. Perubahan terjadi selalu diikuti dinamika kesenjangan informasi/ilmu pengetahuan. Analisis ketiga artikel di atas cukup memberikan skema kesenjangan ilmu pengetahuan dari berbagai variabel yang ikut berperan di dalamnya. Proses penyebaraninformasi seharusnya dilakukan dengan memperkecil kemungkinan terjadinya misrepresentasi yang berakibat pada degradasi informasi. Hal ini perlu dilakukan guna mereduksi kesenjangan (gap) ilmu pengetahuan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, kesadaran informasi di tengah-tengah masyarakat akan terbangun dengan sendirinya jika struktur kognisi informasi yang terbangun tidak jauh berbeda antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya.

Secara luas, masyarakat Indonesia sedang berhadapan dengan arus perkembangan – dapat disebut porses pendewasaan – kesadaran informasi. Tentunya perkembangan tersebut tidak terlepas dari munculnya fenomena baru di masyarakat. Oleh karena itu, sinergitas pemerintah dan lembaga informasi harus lebih aktif berperan dan memberikan perhatian khusus kepada kebutuhan informasi masyarakat. Terutama perhatian terhadap pola perkembangan masyarakat dalam hal teknologi, ekonomi, pekerjaan, spasial, dan kultural. Dengan demikian, kesenjangan ilmu pengetahuan antar-masyarakat dapat ditekan sehingga perbedaan ilmu pengetahuan antar-masyarakat tidak terlalu signifikan. Selain itu, pemegang kuasa (pemerintah) juga perlu memperhatikan empat aspek dalam knowledge-gap framework, sehingga strategi, perencanaan dan persepsi terhadap informasi dapat diterima secara baik oleh masyarakat.